28Feb/16

Jasa Pembuatan Pengurusan SPT Tahunan Badan, Pribadi Termurah Sejabodetabek 5/5 (1)

HENDRA AND FRIEND’S
Tax Consulting and Accounting Service
Layanan Jasa Konsultan Pajak Terbaik

Kami Menangani Macam-macam Jasa Perpajakan Seperti :
– Jasa Pembuatan E-Fin
– Jasa Pembuatan PT,CV Dll
– Jasa Pembuatan Pelaporan SPT Tahunan
– Jasa Pembuatan Pelaporan SPT Masa / Bulanan
– Jasa Pembuatan Laporan Keuangan / Pembukuan
– Jasa Pembuatan Penambahan Harta Tax Amnesty
– Jasa Pembuatan Pelaporan Tax Amnesty / Amnesti Pajak
– Jasa Pengurusan Sengketa Banding Pajak, Bea & Cukai
– Jasa Akutansi (Accounting Service)
– Dan Jasa Perpajakan Lainnya

Kami Melayani Seluruh Wilayah
Harga Terbaik Keputusan Bersama
Melayani Pribadi dan Perusahaan

Informasi Selanjutnya Hubungi :
HENDRA – Always Active
Phone : 0811.746.794
WhatsApp : 0896.2961.7675
Email : hendraandfriends.consultant@gmail.com

Semoga hadirnya kami bisa bermanfaat dan membantu.
Atas perhatiannya saya ucapkan Terimakasih.

Berikan Peringkat

19Des/15

Tarif Jasa Konsultan Pajak 5/5 (1)

Dengan hormat,
Bersama ini kiranya perkenankanlah kami menyampaikan penawaran jasa perpajakan konsultan pajak kepada Bapak/Ibu pimpinan perusahaan. Adapun mengenai profesional fee kami sebagai berikut :

I. Konsultasi Pajak Secara Umum dan Bimbingan Pajak (bulanan)
Profesional Fee sesuai kesepakatan bersama (negotiable) Kami memberikan bimbingan pajak secara transaksi rutin perusahaan, pelaporan pajak rutin perusahaan. Kami membantu membimbing staf akuntansi dan pajak klien untuk dapat menyiapkan suatusistem akuntansi perpajakan tersebut terbentuk.Jasa Rutin Bulanan (Retainer Fee)
a) Konsultasi secara lisan baik langsung atau melalui telepon dan konsultasi secara tertulis.
b) Review pelaporan pajak (SPT Masa) berdasarkan laporan keuangan dan data klien lainnya,  yangmeliputi :
• SPT Masa PPh pasal 21/26
• SPT Masa PPh pasal 23/26
• SPT Masa PPh Final
• SPT Masa PPN/PPn BM
c) Informasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha perusahaan,mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan sampai dengan Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak.
Tujuan utama jasa rutin bulanan (retainer fee) adalah memberikan konsultasi berupa saran atau pendapatatau kasus dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
II. Pendamping Pemeriksaan Pajak, Restitusi Pajak, Keberatan Dan Banding,
Profesional Fee sesuai kesepakatan bersama (negotiable)

III. Review Pajak dan Perencanaan pajak
Kami membantu anda sebagai klien kami dalam membuat suatu perencanaan pajak yang menghasilkannilai pembayaran pajak yang wajar dan efisien dengan memberikan alternatif-alternatif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.


Melakukan pengkajian aspek perpajakan terhadap semua transaksi yang telah terjadi sampai dengankondisi tahun terakhir termasuk dokumen kontrak/perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketigalainnya, guna mendapatkan suatu solusi/alternatif terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Profesional Fee sesuai kesepakatan bersama (negotiable)

IV. Pengisian SPT Tahunan
Kami membantu anda sebagai klien kami dalam pengisian SPT Tahunan baik SPT Orang Pribadi maupunSPT Badan berdasarkan sistem akuntansi perpajakan yang telah terbentuk yaitu :
• Penyusunan SPT Tahunan PPh Badan
• Penyusunan SPT Tahunan Pasal 21,
• Penyusunan SPT Perorangan
SPT Tahunan disusun berdasarkan laporan keuangan dan data-data keuangan perusahaan lainnya sesuaidengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Mengenai Info Tarif Hubungi :

kartu nama hendra

Berikan Peringkat

19Des/15

Tentang Kami (konsultan pajak) No ratings yet.

Hendra & friend’s adalah Jasa Konsultan pajak berpengalaman bertahun tahun dalam mengatasi masalah perpajakan. Selama ini kami memberikan konsultasi perpajakan kepada berbagai jenis perusahaan, antara lain yang bergerak dalam perdagangan umum, jasa, manufaktur,  maupun bidang usaha yang lain.

Banyak perusahaan baik baru berdiri maupun sedang berkembang masih kesulitan dalam mencari tenaga keuangan dengan kualifikasi yang sesuai dengan harapan managemen perusahaan, yang mana pada umumnya mereka belum mampu menguasai masalah perpajakan secara uptodate.
Hal ini dikarenakan tenaga dengan kualifikasi tersebut, terutama pengetahuan tentang perpajakan yang masih dirasa kurang atau pun disebabkan oleh peraturan-peraturan dari pemerintah yang selalu berubah-ubah sehingga mengakibatkan urusan pajak menjadi membingungkan banyak kalangan, terutama bagi dunia usaha.
Pengalaman bertahun-tahun yang kami peroleh, mengajarkan bagaimana memahami hukum dan peraturan pajak serta memberikan klien suatu solusi yang adil dan memuaskan namun masih dalam koridor aturan hukum perpajakan. Kami selalu berkomitmen untuk menemukan solusi pajak terbaik yang akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi klien kami.

Kami selalu memandang jauh ke depan, oleh karena itu kami selalu berusaha membuat perencanaan yang transparan, cepat dan akurat dalam melayani kebutuhan klien kami dibidang perpajakan. Semoga kehadiran Hendra & friend’s akan membawa kemajuan dan langkah pasti bagi Perusahaan Anda.

Berikan Peringkat

22Mar/15

Keterangan SPT Tahunan dan SPT Masa Pribadi / Badan – Jasa Konsultan Pajak H&F 5/5 (1)

Wajib Pajak Yang Wajib Menyampaikan SPT
Pada dasarnya setiap wajib pajak yang memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT)ke kantor pajak. SPT ini adalah media untuk menyampaikan pajak yang sudah dibayar atau setidaknya penghasilan yang diterima atau diperoleh. Walaupun nihil. Hanya saja SPT yang wajib disampaikan itu bermacam-macam. Terutama bagi wajib pajak yang memiliki usaha.  Berikut ini adalah SPT yang wajib disampaikan ke kantor pajak berdasarkan penggolongan wajib pajak.
 
SPT TAHUNAN
  • Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan  untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.
Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:
  • penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
  • laporan keuangan sementara; dan
  • Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang­ Undang KUP :
  • Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap :
  • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  • Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  • Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  • Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  • Wajib Pajak lain karena kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antarsuku, kegagalan sistem informasi administrasi penerimaan negara atau perpajakan, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
SPT MASA PPh
Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh wajib melaporkan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir, yaitu:
  • PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
  • PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
  • PPh Pasal 15 yang dipotong;
  • PPh Pasal 15 yang dipotong;
  • PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
  • PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong;
  • PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau 
  • PPh Pasal 25 dibayar

Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

Bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
SPT MASA PPN
Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri (biasa disebut PPN KMS) yang telah disetor dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang  telah disetor (biasa disebut PPN JLN), dengan menggunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut, paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT PPh
Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT merupakan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  • Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang PPh; atau
  • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

Berikan Peringkat